Society 5.0 Vs Industry 4.0

Society 5.0 vs Industry 4.0 merupakan sebuah situs slot online perbincangan yang sedang ramai – ramainya dibicarakan. Di Jepang saat ini sudah memasuki Gerakan Society 5.0. Sebelum memasuki konsep mengenai perbedaan dan persamaannya apa berikut adalah konsep dari masing – masing gerakan. Industry 4.0 merupakan konsep awal dari Jerman yang didasarkan pada enam pilar yang berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil dan teknologi di tempat kerja. Bisa dikatakan bahwa Industry 4.0 adalah era digital atau era teknologi informasi dan komunikasi. Dimana telah kita rasakan saat ini, yang dimana internet, smartphone, sensor (IoT), dan koneksi data telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dunia kerja dan bahkan kehidupan sehari-hari. Sedangkan konsep pada Society 5.0 sebenarnya telah dipromosikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Tidak lagi berpusat pada industri melainkan pada konsep Society 5.0 lebih berpusat pada orang – orangnya atau dalam hal ini adalah masyarakat Jepang. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak, pemerintah Jepang menginisiasi gerakan ini untuk menciptakan masyarakat yang super pintar. Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan robotic merupakan empat teknologi utama yang dimanfaatkan Jepang untuk menyukseskan konsep Society 5.0 ini. Sebagai contoh, Jepang memanfaatkan drone untuk membantu para lansia/orang-orang dalam memenuhi kebutuhannya di saat mereka tidak bisa pergi jauh. Para lansia juga tidak harus pergi jauh untuk menemui dokter secara langsung karena mereka dapat dengan mudah memeriksakan kesehatannya secara rutin melalui mesin dengan teknologi AI yang disediakan di titik-titik terdekat atau bahkan di rumah masing-masing lansia yang membutuhkan. 

Apa itu Society 5.0

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti IoT (Internet of Things) yang dimana internet dapat melakukan segala sesuatu, AI atau Artificial Intelligence yang merupakan sebuah kecerdasan buatan, Big Data yang berarti data dengan jumlah yang besar dan juga robot untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi.

Apa itu Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah konsep yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsepnya diterapkan di berpusat pada otomatisasi dengan dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, sehingga keterlibatan manusia dalam proses pekerjaannya dapat berkurang. Industri 4.0 adalah nama tren dari sistem otomatisasi industri, dimana terdapat pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber fisik, internet untuk segala aktivitas, komputasi kognitif dan aktivitas lain berbasis jaringan. Revolusi industri 4.0 sering pula disebut revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa awak, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat mengoptimalkan fungsi otak. Mengutip penjelasan menteri perindustrian RI Airlangga Hartato tentang apa itu revolusi industri 4.0 dan latar belakang kehadirannya di Indonesia, beliau menjelaskan bahwa sejatinya revolusi industri pertama dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda menduduki tanah air. Saat itu revolusi industri pertama hadir dalam konteks steam engine atau mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan.        Revolusi industri kedua ditandai pada saat otomotif general fort membuat line produksinya di Hindia Belanda saat itu. Kala itu Industri otomotif ini berkembang pesat dan mendapat sambutan dari pemerintah Hindia Belanda. Revolusi ketiga diawali tahun 90-an dengan dimulai otomatisasi menjelang globalisasi. Globalisasi yang dikhawatirkan adalah lahirnya digitalisasi. Pada rapat APEC tahun 90-an disebutkan bahwa globalisasi untuk ASEAN bakal dimulai di tahun 2020. Revolusi industri keempat sendiri dimulai dengan revolusi internet, pemanfaatan internet of things  pertama kali dilakukan oleh negara Jerman. Jerman pulalah yang mengglobalkan istilah industri 4.0 ke berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2011 kita telah memasuki industri 4.0 yang ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada revolusi industri keempat terjadi lompatan besar teknologi bagi sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya secara optimal. Tidak hanya dalam proses produksi saja melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru berbasis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Industri nasional hendaknya melakukan pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu sistem industri 4.0 yaitu internet of thingsartificial intelligencehuman machine interface, teknologi robotik dan sensor serta teknologi printing 3D.

Apa persamaan Society 5.0 dengan Industri 4.0

Dari penjelasan diatas Society 5.0 dengan Industri 4.0 memiliki kesamaan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Sama – sama menekankan teknologi dibidang Iot (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Smart Machines, Knowledge Management, dan Smart Web untuk mewakili konektivitas kerja.
  2. Keduanya sama – sama menekankan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dengan mesin atau orang lain melalui Intelligence Machine yang tersedia.
  3. Memiliki kekuatan untuk multitasking melalui berbagai jenis media otomatis dan platform komputasi.
  4. Menekankan bahwa pekerjaan di era sekarang ini bukan lagi sekedar single­-job per jam, melainkan merupakan proses yang selalu berjalan dengan proses lain atau sebagai medium ke prosedur yang lain.
  5. Keduanya saling menekankan pada pergerakan bebas dari satu proses ke proses lainnya dan memerlukan sedikit protocol untuk menyelesaikan pekerjaan.
  6. Keduanya mempertimbangkan rekayasa yang berkelanjutan di tengah – tengah teknologi progresif yang dikerahkan secara material dengan memastikan pelestarian alam dan ekologi masih dalam kondisi baik.

Perbedaan Society 5.0 dengan Industri 4.0

Meskipun keduanya mempunyai persamaan yang sama dan mungkin dapat dikatakan sangat identik tetapi konsep Society 5.0 dengan Industri 4.0 mempunyai perbedaan yang sangat jauh, yaitu :

  1. Industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan Society 5.0 menekankan bagaimana cara mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
  2. Industri 4.0 melihat dari sisi efektivitas pada penggunaan mesin otomatis, sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas dan mengoptimalkan pengetahuan orang/masyarakat dengan bantuan mesin cerdas dengan teknologi kecerdasan buatan (Machine Learning).
  3. Industri 4.0 adalah tentang komunikasi yang terkomputerisasi dengan segala cara, sedangkan Society 5.0 memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan orangnya.

Mengapa harus bisa beradaptasi dengan Society 5.0 dan Industri 4.0

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, pada dasarnya tujuan Industry 4.0 dan Society 5.0 adalah untuk mempermudah aktivitas manusia dan tentu agar segala sesuatunya menjadi lebih efektif dan efisien. Bagi kita yang saat ini masih sibuk dengan Revolusi Industri 4.0, ada baiknya mulai memahami juga konsep Society 5.0. Akan lebih baik lagi jika Indonesia ke depan bisa perlahan mengimplementasikannya secara bersamaan.

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dari bahsa latin yaitu “stratum” yang berarti tingkatan dan “socius” yang berarti teman atau masyarakat yang dapat diartikan secara harafiah berarti tingkatan – tingkatan yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi sosial menurut para ahli adalah :

  • Pitrim A. Sorokin : Pembeda penduduk atau masyarakat kedalam kelas – kelas secara bertingkat.
  • Max Webber : Penggolongan orang – orang yang termasuk kedalam suatu sistem sosial tertentu kedalam lapisan – lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privileges, dan prestige.
  • Paul B. Horton dan Chester : Sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dari definisi dari beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan kelas – kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah. Faktor – faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat biasanya didukung oleh perbedaan ras dan kebudayaan, spesialisasi dalam bidang pekerjaan, dan kelangkaan dalam masyarakat yang menyangkut pembagian hak dan kewajiban. Bentuk dasar dari stratifikasi sosial adalah dengan adanya kriteria untuk menggolongkan masyarakat kedalam golongan tertentu seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pendidikan / pengetahuan. Di dalam stratifikasi sosial sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur yang sangat mempengaruhi, yaitu :

  1. Status

                Status merupakan posisi seseorang dalam suatu kelompok atau kedudukan secara sosial. Ada 3 cara untuk memperoleh status dalam suatu kelompok sosial, yaitu :

  • Ascribe status : Kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran atau garis keturunan.
  • Archived status : Status kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha – usaha yang disengaja.
  • Assigned status : Status atau kedudukan yang diberikan kepada orang tersebut.
  • Peran

Peran merupakan perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peranan dalam stratifikasi sosial. Peranan menurut Soerjono Soekanto mengandung 3 (tiga) hal, yaitu :

  • Norma di dalam masyarakat
  • Konsep tentang yang dilakukan
  • Perilaku individu

Stratifikasi sosial mempunyai sifat tertutup, terbuka dan campuran yang dimana sifat pada stratifikasi tertutup adalah jalan masuk menjadi anggota atau warga dari suatu lapisan tertentu melalui kelahiran. Sedangkan sifat stratifikasi terbuka merupakan anggota masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk naik atau turun ke lapisan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah dikarenakan kemampuan dan keahlian dari diri sendiri. Stratifikasi campuran merupakan gabungan antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Stratifikasi sosial dari sisi ekonomi merupakan sisi yang paling sering di jumpai di kehidupan yang dimana membedakan masyarakat melalui kepemilikan harta sehingga stratifikasi ekonomi dibagi menjadi 3 kelas, yaitu :

Kelas Atas : Terdiri dari kelompok orang kaya dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya bahkan secara berlebihan.

Kelas Menengah : Terdiri dari kelompok orang yang berkecukupan, yang dimana sudah bisa memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.

Kelas Bawah : Terdiri dari orang miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan primer.

Jika dalam suatu masyarakat faktor ekonomi merupakan suatu hal yang dihargai makan akan dapat terjadinya kemungkinan pelapisan atau stratifikasi sosial di bidang ekonomi. Sehingga jika orang-orang yang mampu memperoleh kekayaan akan menduduki lapisan atas. Istilah kaya identik dengan orang-orang yang memiliki banyak benda – benda bernilai dari segi ekonomi. Sebaliknya, mereka yang kurang atau tidak mampu akan menduduki lapisan bawah.
Pelapisan ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan dan pekerjaan. Kemampuan ekonomi yang berbeda – beda dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi ekonomi. Orang-orang yang berpendapatan sangat kecil dan tidak memiliki harta benda akan menduduki lapisan bawah. Lapisan atas, misalnya konglomerat, pengusaha besar, pejabat dan pekerja profesional yang berpenghasilan tinggi. Lapisan bawah, misalnya gelandangan, pemulung, buruh tani dan orang-orang miskin lainnya.
Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi ini bersifat terbuka, jadi perpindahan antar kelas dapat terjadi secara bebas sesuai dengan kemampuan seseorang. Seseorang dari golongan pekerja kasar, yang karena keuletannya berhasil mengumpulkan harta kekayaan, secara ekonomis telah merubah statusnya menjadi kelas yang lebih tinggi. Akan tetapi dari sisi perilaku dan kebiasaan, dia tampak tertinggal untuk mengimbangi anggota kelas atas. Dari ketiga kelas sosial masing-masing mendapati subkelas dimana pada bagian kelas atas terdapat kelas atas atas, kelas atas menengah dan kelas atas bawah. Kemudian pada kelas menengah juga terdapat 3 subkelas yaitu kelas menengah atas, menengah menengah, menengah bawah. Kelas paling akhir adalah kelas bawah tidak hanya kelas atas dan kelas menengah saja yang mempunyai subkelas. Pada kelas bawahpun juga terdapat tiga subkelas dimana kelas bawah atas, bawah menengah dan bawah bawah. Sehingga Aristoteles membagi stratifikasi sosial masyarakat  menjadi 3 (tiga) kelas kedalam bentuk piraminda dimana golongan pertama adalah golongan yang sangat kaya, golongan kaya, dan terakhir adalah golongan miskin

Peranan Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengemangan Ilmu

Banyak pengaduan masyarakat naik 900 persen terkait konten kebencian dan informasi bohong / hoax di situs internet, akun media social, aplikasi yang ada pada smartphone dan juga perangkat lunak. Kenaikan pengaduan oleh masyarakat yang luar biasa tinggi ini membuktikan bahwa penyebar-luasan ujaran kebencian dan informasi bohong / hoax di berbagai platform media sosial sudah tidak bisa lagi di toleransi. Menurut Jenkins Ford dan Green (2013) dewasa ini perkembangan teknologi informasi, aplikasi daring, dan internet telah meningkatkan kecepatan dan lingkup berbagi pesan media yang kemudian memunculkan praktik-praktik yang terkadang melanggar etika dan kontra-produktif bagi kemajuan. Ilmu pengetahuan menurut beberapa sumber, yaitu :

Ensiklopedia Indonesia

                Suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing – masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu, disusun sedemikian rupa menurut asas – asas tertentu, hingga menjadi kesatuan. Suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode tertentu (induksi dan deduksi).

Burhanuddin Salam (2009)

                Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan mengenai suatu hal tertentu (objek / lapangan) yang merupakan kesatuan sistematis dan memberikan penjelasan sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menunjukan sebab – sebab hal atau kejadian itu. Ada beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu :

  1. Pengetahuan biasa atau common sense.
  2. Pengetahuan ilmu secara singkat disebut sebagai “ilmu” sebagai terjemahan dari kata “science”.
  3. Pengetahuan Filsafat atau disingkat “filsafat”
  4. Pengetahuan religi atau pengetahuan agama, yaitu pengetahuan atau kebenaran yang bersumber dari agama.

Dalam berpikir ilmiah harus bisa memegang prinsip – prinsip dalam berpikir ilmiah, yaitu:

  • Objektif : Cara melihat suatu masalah apa adanya, terlepas dari faktor – faktor subjektif (Perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, otoritas).
  • Rasional : Menggunakan akal sehat yang dapat dipahami serta diterima oleh orang la. Mencoba melepaskan unsur – unsur subjektif.
  • Logis : Berpikir dengan menggunakan logika/runtut/konsisten/implikatif. Tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Dikarenakan setiap pemikiran logis selalu rasional, begitu juga sebaliknya.
  • Metodologis : Menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak (missal :induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik, intuitif).
  • Sistematis : Cara berpikir dan bertindak menggunkan tahap skala prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas.

Beberapa konsep Pancasila dengan dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu :

  1. Tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila
  2. Menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
  3. Berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia.
  4. Berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri.

Pada dasarnya Pancasila sangatlah dibutuhkan dan diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dikarenakan yang pertama adanya kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal atau upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan perhatian serius seperti penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas dan lainnya di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Sehingga apabila hal ini dibiarkan terus menerus, maka generasi berikutnya yang akan menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan masih banyak lainnya. Yang kedua merupakan penjabaran sila ke 2 (dua) Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Sehingga dapat diartikan penggunaan benda – benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini akan dapat menggantikan peran nilai – nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Karena itu sifat tersebut sudah mulai tergerus dan sudah mulai digantikan dengan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga adalah menyangkut nilai – nilai kearifan local yang menjadi symbol kehidupan di berbagai daerah dan mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Pancasila sendiri mempunyai tantangan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu :

Kapitalisme : Sebagian menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas.

Globalisasi : yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan produsen dengan negara lain.

Konsumerisme : menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pragmatisme : berorientasi pada tiga ciri yaitu keberhasilan, kepuasan dan hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bela Negara

Bela negara merupakan salah satu tindakan untuk membela diri dari serangan lawan. Istilah bela negara sendiri berasal dari kata self-defence yang artinya “The use of force to protect yourself against someone who is attacking you” – Collins Cobuild, 2001:1404). Sedangkan self-help seperti yang telah di uraikan diatas merupakan yang dilakukan oleh bangsa sendiri untuk membela negaranya. Menurut Saeful Anwar, karena tindakan tersebut dilakukan oleh subject bangsa secarak kolektif dan objek yang dilindungi adalah negara dengan segala isinya, maka kata “membela diri” dapat di perluas menjadi “membela negara” atau “bela negara”. Menurut Marsono, pengertian bela negara adalah kewajiban dasar manusia, juga kehormatan bagi setiap warga negara yang penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban kepda bangsa dan negara. Bela negara itu sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai cinta akan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara.Adapun kriteria warga negara yang memiliki kesadaran bela negara adaah mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara. Sehingga bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Istilah bela negara sendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 3 berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pada pasal 27 ayat 3 ini merupakan bentuk untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara yaitu upaya bela negara bukan hanya monopoli TNO tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukanlah harus selalu mengenai angkat senjata, tetapi setiap warga negara dapat turut serta ikut dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing warga negara. Unsur unsur yang merupakan dasar dari bela negara, yaitu :

Cinta Tanah Air

Yang dimaksud dengan cinta tanah air adalah warga negara mampu mengenal dan memahami wilayah nusantara dengan baik serta mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, serta menjaga nama baik dan mengharumkan Tanah Air Indonesia. Bentuk dari cinta tanah air dapat tercermin dalam sikap dan perbuatan seperti mencintai produk dalam negeri dan rajin belajar bagi kepentingan negara dan bangsa, juga mencintai lingkungan hidup dan melaksanakan hidup bersih dan dapat mengenal wilayah tanah air tanpa ada rasa fanatisme kedaerahan.

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia serta memiliki jiwa besar dan patriotisme dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dicerminkan dengan memiliki sikap disiplin terhadap tugas yang dibebankan, menghormati sesama warga masyarakat dna bersikap “satu” dengan warga masyarakat lainnya yang berbeda suku, ras dan agama. Serta mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai warga negara harus bangga terhadap bangsa dan negara sendiri.

Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara

Keyakinan dan kesadaran akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia dikarenakan Pancasila merupakan sumber hukum dan sekaligus sebagai kerangka acuan NKRI karena Pancasila sebagai dasar negara yang telah dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang beraneka ragam.

Rela berkorban untuk bangsa dan negara

Maksud dari rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah menjadi warga negara yang rela berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa untuk kepentingan nusa dan bangsa. Sikap tersebut dapat tercermin seperti bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan keahlian dan materi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta yakin dan percaya bawa tidak ada pengorbanan yang sia-sia untuk bangsa dan negara.

Memiliki kemampuan awal bela negara

Kemampuan awal bela negara bagi warga negara sendiri yang terutama adalah kemampuan psikis dan kemampuan fisik, dimana dapat tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Memiliki kemampuan integrasi priadi dan kepercayaan diri yang tinggi serta pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tahan uji.

Bela negara sendiri mempunyai komponen utama, cadangan dan pendukung yang jika dimana dapat di gambarkan dalam segitiga hierarki menjadi seperti berikut :

Wujud bela negara menurut Pasal 9 ayat (2) UU RI no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui :

  • Pendidikan kewarganegaraan
  • Pelatihan SarMil secara wajib
  • Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib
  • Pengabdian sesuai dengan profesi dari warga negara.

Bela negara mempunyai hubungan dengan ketahanan nasional yaitu sebagai warga negara dapat melakukan keikutsertaan dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakekat ketahanan nasional yang dilakukan dalam wujud upaya bela negara.

Intoleransi Dalam Beragama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling banyak mempunyai berbagai keragaman baik dari hayati, budaya, adat, bahasa, suku dan agama. Sehingga seluruh warga nergara dituntut untuk toleran terhadap kelompok lain yang ada di Indonesia baik budaya, adat, bahasa, suku, maupun agama. Sehingga jika seluruh warga tidak toleran terhadap kelompok agama lain maka akan menimbulkan konflik sosial bahkan pertumpahan darah. Mengingat peran sentral toleransi dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai, maka toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pemahaman tentang toleransi sangat diperlukan, terutama untuk memahami dan memecahkan konflik antar umat beragama di Indonesia. Intoleransi agama sendiri terdiri dari kata toleransi dan agama, Intoleransi sendiri berasal dari kata “in” yang berarti tidak atau bukan, dan “toleransi” artinya sifat toleran. toleransi adalah tidak tenggang rasa atau tidak ada toleran terhadap praktik terhadap kepercayaan atau praktik agama lain. Sehingga kata toleran sendiri di definisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Toleransi menurut beberapa Ahli dan Tokoh :

Bagus (1996)

Toleransi adalah sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru. Sikap semacam ini tidak berarti setuju terhadap keyakinan-keyakinan tersebut. Juga tidak berarti acuh tak acuh terhadap kebenaran dan kebaikan, dan tidak harus didasarkan atas agnostisisme, atau skeptisisme, melainkan lebih pada sikap hormat terhadap pluriformitas dan martabat manusia yang berbeda.

Cambridge International Dictionary of English

Kata toleransi diartikan sebagai kemauan seseorang untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang dimiliki, meskipun ia mungkin tidak menyetujui atau mengizinkannya (Procter, 2001).

Stetson dan Fachrudin (2006)

Toleransi sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju terhadap kalin orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya (Stetson dalam Fachrudin, 2006).

Chaplin (2006)

Toleransi adalah satu sikap liberalis, atau tidak mau campur tangan dan tidak mengganggu tingkah laku dan keyakinan orang lain.

Fachrudin (2006)

Toleransi bukan juga diwujudkan dengan sikap yang tidak kritis dan reflektif terhadap setiap ide atau keyakinan yang mengarah kepada tindakan merusak umat manusia.

Hidayat (2006)

Alasan mendasar sikap ini adalah apabila seluruh komponen dalam masyarakat, yakni seluruh individu, termasuk pengikut agama minoritas, berpartisipasi secara menyeluruh secara menyeluruh dalam kehidupan sosial, maka mereka harus dianggap sebagai warga penuh dari sebuah masyarakat.

Sullivan, Pierson, dan Marcus, sebagaimana dikutip Mujani (2007)

Toleransi di definisikan sebagai a willingness to “put up with” those things one rejects or opposes, yakni “kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang”.

Erlewin (2010)

Toleransi adalah sebuah prinsip untuk berperilaku lebih baik di masyarakat sosial meskipun terdapat perdebat perbedaan kepercayaan, selama pihak lain tidak secara langsung menghalangi kesejahteraan diri sendiri atau orang lain.

Khisbiyah

Toleransi adalah kemampuan untuk menahankan hal-hal yang tidak kita setujui atau tidak kita sukai, dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang/kelompok lain yang berbeda dengan kita.

Sedangkan agama dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata cara peribadatan, dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi dimana suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama.

Intoleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk bertoleran muncul karena tidak bisa atau tidak mau menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi beragama adalah sikap bersedia untuk berpartisipasi dalam masyarakat sosial yang lebih luas melalui proses asimilasi, meskipun berada dalam kelompok minoritas atau agama yang berbeda. Intoleransi bisa terjadi pada tataran hubungan interpersonal, seperti hubungan antara kakak dan adik, orangtua dan anak, suami dan istri, antar teman, atau antar kelompok, misalnya suku, agama, bangsa, dan ideologi. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan beragama yang dianut dan kepercayaan yang diyakini oleh pihak atau golongan lain. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan dan eksistensi suatu golongan, agama atau kepercayaan, diakui atau dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga perbedaan – perbedaan dalam cara penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan alasan kemanusiaan yang adil dan beradab (Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1996). Reese (1999) menyatakan bahwa praktek toleransi agama tumbuh setelah melalui fase-fase penyesuaian dan pertemuan antar agama. Adaptasi dan penyesuaian antar agama menempuh tiga tahap, yakni territorialism, latitudinarianism, dan pax dissidentium.

Territorialism

Masa di mana setiap daerah hanya mengakui dan memaksakan satu agama yang sah, sementara penganut agama lain diminta untuk berpindah ke tempat lain;

Latitudinarianism atau Comprehension

Merupakan suatu periode dimana satu agama diakui sebagai agama yang berkuasa walaupun jumlah penganutnya sedikit.

Pax Dissidentium

Suatu babak di mana kebebasan suatu agama telah dijamin sepenuhnya. Toleransi sebagai suatu sikap, menurut Walzer dalam Sutanto (2007), merujuk pada berbagai matra di dalam suatu garis kontinum, yaitu :

Matra Pertama, yang mencerminkan toleransi keagamaan di Eropa sejak abad ke 16 dan 17 adalah sekadar penerimaan pasif perbedaan demi perdamaian setelah orang merasa capek saling membantai. Jelas ini tidak cukup dan karenanya dapat dicandra gerak dinamis.

Matra kedua, ketidakpedulian yang lunak pada perbedaan. Di situ sang liyan diakui ada, tetapi kehadirannya tidak bermakna apa-apa.

Matra ketiga, melangkah lebih jauh ada pengakuan secara prinsip bahwa sang liyan punya hak-hak sendiri sekalipun mungkin ekspresinya tidak disetujui.

Matra keempat bukan saja memperlihatkan pengakuan, tetapi juga keterbukaan pada yang lain, atau setidaknya keingintahuan untuk lebih dapat memahami sang liyan.

Matra kelima, tidak sekadar mengakui dan terbuka, tetapi juga mau mendukung atau bahkan merawat dan merayakan perbedaan, entah karena alasan estetika-religius (keragaman sebagai ciptaan Tuhan), entah karena keyakinan ideologis (keragaman merupakan tanah subur bagi perkembangan umat manusia).

Menurut Anwar Harjono (1995), ada dua hal yang sama besar bahayanya, yaitu:

Pertama, apabila kita hanya terpaku kepada tugas-tugas dalam lingkungan agama kita sendiri tanpa menghiraukan hak-hak golongan agama lain.

Kedua, apabila kita terlalu bersemangat menjalankan toleransi sehingga kita menganggap semua agama sama saja, sama benarnya, atau sama salahnya.

38 Bahaya pertama akan mendorong seseorang kepada penyiaran agama tanpa mengindahkan peraturan yang ada, sehingga siapa saja dijadikan sebagai sasaran penyiaran agama. Semangat demikian kelihatannya sangat luhur karena didorong oleh motif suci melaksanakan perintah agama yang ganjarannya adalah surga. Akan tetapi, jika semua orang begitu keyakinan dan perilakunya, akibatnya akan terjadi “perang agama” secara permanen, baik terbuka maupun terselubung. Bahaya kedua, akan mendorong seseorang melakukan pendangkalan terhadap ajaran agama. Dicari-carilah persamaan-persamaan di antara agama-agama yang ada. Berdasarkan persamaan – persamaan  itu, mereka merumuskan apa yang disebut sebagai “hakikat” atau “intisari” agama jika tidak diwaspadai bahkan berpotensi pula untuk menegasikan agama yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan toleransi setiap umat beragama hendaknya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh ajaran agamanya masing-masing, supaya tidak terjebak atau terjerumus kepada bahaya diatas. Ali (2003) menjelaskan, toleran merupakan satu sikap keberagamaan yang terletak antara dua titik ekstrim sikap keberagamaan, yaitu eksklusif dan pluralis. Guna lebih jelasnya perhatikan skema berikut.

                                                              Eksklusif                   Toleran                          Pluralis

<——————————————————>

Pada titik paling kiri, ada mereka yang eksklusif menutup diri dari (seluruh atau sebagian) kebenaran pada yang lain. Ada yang bersikap toleran: membiarkan yang lain, namun masih secara pasif, tanpa kehendak memahami, dan tanpa keterlibatan aktif untuk bekerjasama. Bersikap toleran sangat dekat dengan sikap selanjutnya pada titik paling kanan, yaitu sikap pluralis. Yakni sikap meyakini kebenaran diri sendiri, sambil berusaha memahami, menghargai, dan menerima kemungkinan kebenaran yang lain, serta lebih jauh lagi, siap bekerja sama secara aktif di tengah perbedaan itu. Dari uraian di atas diketahui bahwa kendati toleransi merupakan sikap keberagamaan yang positif, namun masih bersifat pasif sebab hanya sekadar membiarkan yang lain (the other), tanpa kehendak memahami, dan tanpa keterlibatan aktif untuk bekerjasama. Namun demikian, konsep tersebut tidak mengurangi nilai penting sikap toleran sebagai satu sikap yang sangat penting untuk dimiliki setiap warga negara demi terwujudnya kerukunan umat beragama. Sebaliknya, tidak toleran (intolerant) merupakan satu sikap yang harus dijauhi karena dapat menimbulkan ketegangan, gesekan, bahkan konflik antar umat beragama. (Ali, 2003). Berdasarkan elaborasi di atas, secara konseptual dan metodologis, maka pertama, toleransi tidak merujuk kepada perbedaan, tetapi penerimaan terhadap perbedaan. Sebab itu berapapun besar dan jauhnya perbedaan tidak menggambarkan kondisi toleransi beragama. Kedua, toleransi beragama sebenarnya merujuk kepada suatu situasi relasional yang relatif damai di antara berbagai umat beragama yang berlainan. Terlepas dari kegaduhan dan ketegangan yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas berbagai kelompok partisan di ranah publik, sepanjang mereka tidak benar-benar menolak apalagi menghilangkan eksistensi kelompok-kelompok keagamaan lain, skala toleransi beragama sesungguhnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Ini seharusnya merujuk kepada salah satu indikator demokrasi yang memungkinkan siapapun bebas mengekspresikan diri dalam ruang publik, termasuk penolakannya kepada kelompok beragama lain. Hal tersebut berarti, konsep tentang toleransi mengandaikan pondasi nilai bersama sehingga idealitas bahwa agama-agama dapat hidup berdampingan secara koeksistensi harus diwujudkan.(Budiyanto, 2009)